Semarang - Pemprov Jateng menggandeng penegak hukum dan Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan dalam melakukan tata kelola di bidang perkebunan. Dengan kebijakan baru tersebut nantinya pencatatan keuangan negara dalam bentuk transaksi di bidang perkebunan akan dilakukan secara tranparant dan akuntabel. (hid)
