Seluruh pejabat di Kabupaten Kudus dinyatakan telah menuntaskan kewajiban laporan harta kekayaan pejabat negara atau L-H-K-P-N tahun 2026. Pemkab Kudus menegaskan, kepatuhan ini menjadi harga mati, karena pejabat yang terlambat melapor akan dikenai sanksi tegas
