Semarang - Rencana pemerintah provinsi Jawa Tengah untuk menerbitkan obligasi nampaknya masih harus melalui jalan panjang mengingat banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi.
Ketua Otoritas Jasa Keuangan Regional Jateng dan DIY Bambang Kiswono menyebutkan, sebenarnya Jawa Tengah berpotensi menerbitkan obligasi untuk sumber pendanaan sejumlah proyek. Namun ada banyak persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemerintah provinsi Jawa Tengah. Mulai dari opini wajar tanpa pengecualian untuk laporan keuangan hasil audit BPK Jateng hingga ijin dari DPRD Provinsi Jawa Tengah. (restu/hid)